JAKARTA – PDI Perjuangan melalui Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul munculnya dugaan praktik jual beli titik atau dapur SPPG yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara hingga lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
Charles menilai dugaan tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai tujuan dan tidak menjadi celah penyalahgunaan anggaran negara.
Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan program.
“Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Charles, Jumat (12/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan audit yang dilakukan tidak boleh hanya berfokus pada dugaan jual beli titik lokasi SPPG.
Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari keamanan pangan, kualitas gizi makanan, efisiensi penggunaan anggaran hingga tata kelola operasional di lapangan.
Menurut Charles, audit menyeluruh diperlukan untuk menutup berbagai celah penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus menjaga kredibilitas program pemenuhan gizi nasional.
Ia juga meminta pemerintah bertindak tegas apabila dalam proses audit ditemukan pelanggaran atau praktik jual beli titik SPPG.
Menurutnya, sanksi administratif semata tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan program yang dibiayai oleh anggaran negara tersebut.
“Nantinya, apabila ada temuan jual beli titik maupun pelanggaran lain, SPPG tersebut harus ditutup permanen,” tegas Charles.
Charles menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan audit secara besar-besaran karena sebagian besar sekolah tengah memasuki masa libur.
Kondisi tersebut dinilai memungkinkan proses pemeriksaan dan evaluasi berjalan lebih optimal tanpa mengganggu pelayanan kepada para siswa penerima manfaat.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan anggaran tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara,” katanya.
Charles menegaskan keberhasilan program pemenuhan gizi nasional tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta akuntabilitas pengelolaan anggarannya.
“Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar,” pungkasnya.
