KENDARI – Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHR) DPC PDI Perjuangan Kota Kendari, Anjas Arie Sada, S.H., menegaskan komitmennya memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pendampingan hukum.
Komitmen tersebut sejalan dengan peran BBHR sebagai wadah bantuan hukum dan advokasi bagi p serta kader PDI Perjuangan yang menghadapi persoalan hukum.
Anjas merupakan advokat yang telah menjalankan praktik hukum sejak 2016. Selama berkarier, Anjas telah menangani ratusan perkara dari berbagai bidang, mulai dari pidana, perdata, perselisihan hubungan industrial (PHI), hingga perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
Pengalamannya dalam menangani perkara juga mencakup sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Namanya tercantum sebagai kuasa hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 terkait sengketa hasil Pilkada Konawe Selatan 2020 serta Putusan MK Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari 2024.
Lahir di Kendari pada 13 Juli 1988, Anjas menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Lepo-Lepo, yang kini dikenal sebagai SD Negeri 2 Kendari. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 5 Kendari sebelum menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
Selain memimpin BBHR PDI Perjuangan Kota Kendari, Anjas juga berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
Ia turut menjabat sebagai Ketua LBH Mitra Keadilan Sultra dan menjalankan praktik melalui Kantor Hukum Anjas Arie Sada (AAS).
Sebelum berfokus pada praktik hukum, Anjas juga pernah bekerja sebagai HRD pada bagian hubungan industrial di PT OSS. Pengalaman tersebut menambah pengalamannya dalam memahami persoalan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Bagi Anjas, profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan pendampingan klien dalam proses hukum, tetapi juga menuntut pemahaman terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
Melalui BBHR PDI Perjuangan Kota Kendari, ia berkomitmen mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pendampingan hukum dan memperjuangkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan
“Upaya itu saya diharapkan dapat membantu masyarakat memahami posisi hukumnya, memperoleh pendampingan yang diperlukan, serta menjalani proses peradilan secara adil dan sesuai aturan yang berlaku,” katanya, Minggu (25/10/2026).
Dengan pengalaman praktik hukum sejak 2016, Anjas berharap keberadaan BBHR dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang menghadapi persoalan hukum dan membutuhkan akses terhadap bantuan serta advokasi.
“Perjuangan keadilan harus diwujudkan melalui kerja nyata, pendampingan hukum, dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh hukum,” tutupnya.
