JAKARTA — PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya untuk berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah.
Keputusan tersebut merupakan hasil resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai dan akan menjadi pedoman seluruh kader dalam mengawal jalannya pemerintahan hingga 2029.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa posisi yang diambil partainya bukanlah sikap abu-abu.
Menurutnya, konsep penyeimbang yang diusung PDI Perjuangan berbeda dengan pola oposisi murni yang lazim diterapkan di sejumlah negara Barat.
“PDI Perjuangan telah memutuskan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi,” kata Said dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan seluruh kader untuk mengedepankan sikap objektif dalam menilai setiap kebijakan dan kinerja pemerintah.
Menurut Said, PDI Perjuangan akan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat, meski langkah tersebut tidak memberikan keuntungan elektoral bagi partai.
“Kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029. Meskipun, PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut,” ujarnya.
Namun, apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang optimal atau tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, PDI Perjuangan memastikan akan menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif.
Said menegaskan, peran penyeimbang bertujuan memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif hingga akhir masa jabatan sesuai amanat konstitusi.
Ia menambahkan, perbedaan mendasar antara posisi penyeimbang dan oposisi total terletak pada orientasi politiknya.
Menurutnya, oposisi total cenderung berupaya menunjukkan kelemahan pemerintah untuk memperoleh keuntungan elektoral, sedangkan PDI Perjuangan memilih mengedepankan pengawasan yang objektif demi kepentingan rakyat.
Said juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menghormati keputusan politik dari PDI Perjuangan untuk saat ini.
Sikap kritis partai berlambang banteng moncong putih itu dinilai sebagai bentuk pertemanan yang jujur dan diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.
“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” pungkas Said. (dul)
