JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyerukan agar politik Indonesia diarahkan pada politik yang membangun peradaban dengan mengedepankan kritik berbasis kebijakan, bukan serangan terhadap individu.
Pesan tersebut disampaikan sebagai refleksi 30 tahun tragedi kemanusiaan dan demokrasi 27 Juli 1996 atau peristiwa Kudatuli yang juga memuat amanat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hasto, arahan Megawati menegaskan bahwa penyampaian kritik di ruang publik harus ditujukan pada substansi kebijakan pemerintah, bukan pendeskreditan terhadap orang per orang.
“Dari pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka PDI Perjuangan juga akan mendorong agar politik yang membangun peradaban itu dikedepankan. Bahwa kritik harus dikedepankan berkaitan dengan kebijakan, tidak boleh ada pendeskreditan terhadap orang per orang. Tetapi yang diberikan sebagai kritik adalah sekali lagi kebijakan agar watak dari kekuasaan betul-betul sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita,” kata Hasto.
Hal itu disampaikan Hasto kepada wartawan seusai menghadiri pembukaan pameran sejarah dan arsip foto bertajuk Meretas Jalan Demokrasi di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Hasto menjelaskan, dalam merefleksikan perjalanan sejarah, PDI Perjuangan berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan nasional senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Ia menambahkan, ruang politik juga harus dijauhkan dari fitnah, ujaran kebencian, dan upaya saling menjatuhkan martabat pribadi antarpelaku politik.
Menurut Hasto, peristiwa Kudatuli menjadi pelajaran penting bahwa watak kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyatnya sendiri tidak boleh dibiarkan hidup. Demokrasi, katanya, harus selalu diterangi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.
“Bahwa demokrasi memerlukan pers yang bebas, memerlukan kekuatan masyarakat sipil, memerlukan suatu pendidikan politik yang baik dan kehidupan demokrasi yang sehat, serta hukum yang betul-betul berkeadilan, hukum yang tidak tebang pilih,” papar Hasto.
Ia menambahkan, demokrasi yang sehat merupakan ruang bagi rakyat untuk secara merdeka dan tanpa rasa takut berkumpul, berserikat, serta menyampaikan aspirasi.
Dalam refleksi 30 tahun Kudatuli, Hasto juga menyoroti praktik politik kambing hitam (scapegoating) yang digunakan rezim penguasa saat itu. Kelompok-kelompok kritis, mahasiswa, dan intelektual disebut secara sepihak dituduh melakukan tindakan subversi dan makar, padahal mereka hanya menyuarakan tuntutan keadilan sosial bagi rakyat.
Untuk menjaga memori kolektif bangsa agar tragedi kekerasan serupa tidak kembali terulang, PDIP mengusung tema besar “Kami Tidak Pernah Lupa” pada peringatan 30 tahun peristiwa kemanusiaan tersebut.
“Kami berharap semua pihak belajar agar tidak boleh terjadi kekerasan atas nama apa pun oleh kekuasaan terhadap rakyatnya,” tandas Hasto.
Sebagai informasi, Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) merupakan insiden berdarah yang terjadi pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tragedi tersebut dipicu perebutan kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru.
Penyerbuan markas pendukung Megawati oleh massa pro-Soerjadi bersama aparat memicu kerusuhan massal. Berdasarkan catatan Komnas HAM, insiden tersebut mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang.
