JAKARTA — PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar menjadikan kritik masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa, sebagai alarm kemanusiaan dalam setiap pengambilan keputusan.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menilai suara kritis yang muncul melalui berbagai aksi demonstrasi merupakan pengingat bagi para pemangku kebijakan untuk lebih mengedepankan nilai kemanusiaan dan mempertimbangkan dampak kebijakan secara menyeluruh.
Novita menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa yang belakangan turun ke jalan untuk mengkritik berbagai kebijakan nasional.
Menurutnya, suara mahasiswa merupakan representasi aspirasi rakyat yang wajib didengar dan dilindungi oleh seluruh elemen bangsa.
“Saya sangat mendukung gerakan-gerakan dari mahasiswa. Harusnya semua lapisan masyarakat mendukung dan melindungi suara-suara yang dilontarkan mahasiswa,” ujar Novita pada Rabu (17/6/2026).
Ia menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang.
Novita mendorong generasi muda untuk tetap kritis dan berani menyuarakan pendapat dengan cara yang baik serta sesuai koridor hukum.
“Maka saya sebagai anggota DPR RI mendorong anak-anak muda untuk tetap bersuara dengan cara yang baik dan tetap melakukan aksi demonstrasi dengan cara yang baik, karena mereka dilindungi undang-undang,” imbuhnya.
Menurut Novita, gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.
“Dari semua aktivitas demo yang dilakukan masyarakat, saya rasa mereka berhak bersuara ketika melihat beberapa kebijakan dinilai tidak masuk akal atau dinilai membuka ruang-ruang ketimpangan sosial lainnya,” katanya.
Novita menilai kritik yang disampaikan mahasiswa semestinya dipahami sebagai alarm bagi para pemangku kebijakan.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai sektor dan sisi sebelum menetapkan suatu kebijakan publik.
“Ini menjadi alarm kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang banyak sektor dan banyak sisi dalam pengambilan keputusan sebelum mengambil kebijakan tertentu,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil pejabat publik saat ini memiliki dampak yang akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, bahkan hingga lima sampai sepuluh tahun ke depan.
Novita meminta pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, menjadikan kritik masyarakat sebagai momentum untuk membangun kembali kepekaan kemanusiaan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, menjadikan ini sebagai alarm bangunnya kemanusiaan kita sebagai manusia. Jangan melihat kita sebagai pejabat, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu hadir di awal dalam setiap pengambilan keputusan,” pungkasnya.
