JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai seluruh usulan terkait perubahan sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebaiknya dibahas secara menyeluruh melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR. Menurutnya, banyak aspek dalam sistem demokrasi Indonesia yang saling berkaitan sehingga tidak tepat jika perubahan hanya dilakukan pada satu bagian secara terpisah.
Setelah muncul usulan agar pilkada hanya memilih kepala daerah tanpa wakil, Ganjar menegaskan pembahasan harus mencakup keseluruhan desain sistem pemilu.
Ia menyebut sejumlah isu penting yang perlu dibahas, antara lain kodifikasi undang-undang politik, desain pemilu nasional dan daerah, keserentakan pemilu dan pilkada, hingga evaluasi presidential threshold, parliamentary threshold, penataan daerah pemilihan (dapil), alokasi kursi, serta metode konversi suara menjadi kursi legislatif.
Untuk penyelenggaraan pilkada, Ganjar juga mengusulkan pembahasan mengenai sistem pilkada, ambang batas pencalonan kepala daerah, persyaratan calon perseorangan, hingga penjadwalan pilkada.
Selain itu, ia menilai penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, perlu menjadi perhatian. Pembahasan juga harus mencakup mekanisme rekrutmen penyelenggara, penyelesaian sengketa pemilu, digitalisasi penyelenggaraan pemilu, serta upaya menjaga integritas pemilu melalui pencegahan politik uang, penguatan netralitas ASN, peningkatan keterwakilan perempuan, dan representasi daerah.
“Begitu banyaknya isu, maka perlu segera dilakukan pembahasan. Sehingga pembahasan tidak parsial,” ujar Ganjar.
Usulan tersebut disampaikan Ganjar sebagai respons atas gagasan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin yang mengusulkan agar pilkada hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Dalam usulannya, wakil kepala daerah nantinya ditunjuk oleh kepala daerah terpilih.
Dengan mendorong pembentukan pansus, Ganjar berharap pembahasan reformasi sistem pemilu dapat dilakukan secara komprehensif sehingga menghasilkan regulasi yang lebih utuh, konsisten, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. (bar)
