Jakarta — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengkritik praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik.
Kritik tersebut disampaikan dalam forum Council of Asian Liberals and Democrats di Makati, Filipina, Jumat (27/3/2026).
Dalam paparannya, Hasto memperkenalkan konsep Triangle of Authoritarian Populism yang terdiri dari feodalisme, populisme, dan Machiavellianisme, hasil riset disertasinya di Universitas Indonesia.
“Segitiga ini memanfaatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk menciptakan persaingan elektoral yang tidak seimbang,” ujarnya.
Ia mencontohkan fenomena tersebut dalam Pemilu 2024, di mana terjadi mobilisasi bantuan sosial hingga Rp490 triliun serta intimidasi aparat penegak hukum hingga ke desa.
Menurut Hasto, kondisi ini mencerminkan ancaman nyata terhadap demokrasi, terutama ketika pemimpin menggunakan ancaman, ketakutan, hingga kekuatan fisik untuk memaksakan kehendak.
Meski menghadapi tekanan tersebut, PDI Perjuangan tetap mampu memenangkan Pemilu Legislatif 2024 dan menambah 14 kursi di tingkat daerah.
Hasto menilai hal ini sebagai bukti resiliensi partai yang dibangun melalui institusionalisasi dan kepemimpinan strategis Megawati Soekarnoputri.
Ia menyebutkan tujuh indikator kepemimpinan yang menjadi fondasi partai, mulai dari berpikir kritis hingga komitmen.
Selain itu, ia juga membandingkan dengan Citibank sebagai contoh organisasi yang bertahan karena sistem yang kuat.
Dalam forum yang dihadiri tokoh internasional seperti Florencio Abad, Chee Soon Juan, dan Jose Ramos-Horta, Hasto mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi global sering dimulai dari pelanggaran norma oleh pemimpin terpilih.
Ia menutup dengan kutipan Soekarno dan menegaskan bahwa perjuangan menjaga demokrasi adalah proses tanpa akhir.
“Resiliensi partai bersumber dari semangat juangnya untuk menghadapi pemimpin yang ingin menghancurkan demokrasi,” pungkasnya. (dul)
