JAKARTA – PDI Perjuangan berkomitmen mendorong program padat karya bagi rakyat dan pelaku ekonomi kreatif sebagai respons atas keresahan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap sulitnya lapangan kerja di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Komitmen tersebut disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai peluncuran forum Millennium Public Pulse 28 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).
Menurut Hasto, aspirasi anak muda dalam forum tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian utama yang harus segera dijawab.
“Tadi dalam diskusi dengan anak-anak muda, ketika mereka menuliskan harapan dan kekhawatirannya, banyak yang mengkhawatirkan terkait dengan kondisi ekonomi kita, terkait dengan bagaimana lapangan kerja harus diciptakan. Itu yang harus dijawab,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan akan merespons melalui langkah-langkah konkret dengan menggerakkan anggota legislatif, kepala daerah dari PDI Perjuangan, serta seluruh struktur partai untuk mendorong program-program padat karya yang berpihak kepada rakyat dan sektor ekonomi kreatif.
“PDI Perjuangan akan melakukan hal-hal yang konkret melalui anggota legislatif kita, kepala daerah dari PDI Perjuangan, dan struktur partai agar mendorong program-program padat karya bagi rakyat dan ekonomi kreatif, di mana Ketua DPP dipimpin oleh Mas Prananda Prabowo,” jelas Hasto.
Dalam konteks tersebut, Hasto menyebut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo sebagai ujung tombak partai dalam menjawab keresahan generasi muda terkait lapangan kerja melalui penguatan sektor ekonomi kreatif.
Sebagai informasi, Prananda Prabowo sejak Rakernas I PDI Perjuangan pada Januari 2026 telah menggagas pendirian Balai Kreasi UMKM di setiap DPC sebagai pusat pembinaan dan pendampingan usaha lokal. Program tersebut bahkan telah diluncurkan sebagai pilot project di Surabaya pada November 2025.
Hasto juga menjelaskan bahwa hasil survei SMRC yang menunjukkan turunnya kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi akan dijadikan instrumen kontrol bagi partai.
Temuan tersebut akan diperdalam melalui analisis kualitatif dan forum diskusi kelompok (FGD) bersama para pakar untuk merumuskan respons strategis terhadap keresahan ekonomi rakyat.
