Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap sektor kesehatan nasional.
JAKARTA — PDI Perjuangan melalui Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif agar gejolak kurs tidak berujung pada kenaikan harga obat hingga mengganggu keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut Edy, sektor farmasi menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak pelemahan rupiah karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat.
Saat ini, sekitar 85 hingga 95 persen kebutuhan bahan baku industri farmasi masih didatangkan dari luar negeri, terutama dari Tiongkok dan India.
Kondisi tersebut membuat biaya produksi obat berpotensi meningkat seiring naiknya harga bahan baku impor.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan farmasi, tetapi juga dapat menjalar ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, hingga sistem pembiayaan kesehatan nasional.
“Saat rupiah melemah, harga bahan baku impor otomatis menjadi lebih mahal. Akibatnya, biaya produksi obat meningkat dan tekanan akan dirasakan oleh seluruh rantai layanan kesehatan,” kata Edy dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, industri farmasi saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Di satu sisi biaya produksi terus meningkat akibat pelemahan kurs, namun di sisi lain harga obat yang masuk dalam program pemerintah maupun e-katalog tidak bisa langsung disesuaikan.
Akibatnya, perusahaan farmasi harus menanggung beban tambahan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan mereka.
Menurut Edy, jika situasi tersebut berlangsung dalam waktu lama, bukan tidak mungkin produsen akan mengusulkan penyesuaian harga obat.
“Perusahaan farmasi harus menanggung kenaikan biaya produksi, sementara harga jual obat belum tentu bisa langsung naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, produsen pasti akan mengajukan penyesuaian harga,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa dampak yang lebih luas bisa dirasakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kenaikan harga obat diperkirakan akan menambah tekanan terhadap pembiayaan JKN yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.
Selain itu, Edy menyoroti potensi gangguan rantai pasok yang dapat memicu berkurangnya ketersediaan obat di masyarakat.
Jika pasokan terganggu, pasien berisiko harus membeli obat secara mandiri karena tidak seluruh kebutuhan dapat ditanggung oleh fasilitas kesehatan.
“Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memicu berkurangnya ketersediaan obat dan memaksa pasien membeli obat secara mandiri,” tegasnya.
Melihat persoalan yang berulang setiap kali rupiah mengalami pelemahan, Edy mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus menjaga stabilitas kurs, tetapi juga mempercepat upaya mewujudkan kemandirian farmasi nasional.
Ia menilai pengembangan bahan baku obat dalam negeri masih belum mendapatkan dukungan optimal, baik dari sisi riset maupun investasi.
Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi bahan baku farmasi lokal.
“Selama ketergantungan impor masih sangat tinggi, setiap kali rupiah melemah kita akan menghadapi masalah yang sama. Pemerintah harus serius memperkuat riset, mendukung perguruan tinggi, BRIN, dan industri farmasi untuk mengembangkan bahan baku lokal,” ungkap Edy.
Menurutnya, keberhasilan membangun kemandirian farmasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan dukungan anggaran yang memadai.
“Kemandirian farmasi tidak akan lahir tanpa keberpihakan anggaran dan political will yang kuat dari pemerintah,” pungkasnya.(dul)
