KENDARI – Jauh sebelum dugaan korupsi dan berbagai persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan telah menerbitkan Surat Edaran bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang kader partai terlibat dalam bisnis maupun pengelolaan program tersebut.
Sikap itu merupakan bentuk kehati-hatian politik sekaligus komitmen menjaga integritas partai. Dengan tidak terlibat dalam aktivitas bisnis yang berkaitan langsung dengan program negara, kader dinilai dapat lebih objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan kritik dan masukan demi perbaikan program.
Di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Kendari telah menindaklanjuti surat edaran tersebut hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting.
Kebijakan Partai itu akan memperkuat posisi kader sebagai pengawas pelaksanaan program sekaligus menghindari potensi konflik kepentingan. Di tengah munculnya berbagai masukan, evaluasi, dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah, langkah menjaga jarak dari aktivitas bisnis program dinilai menjadi bentuk antisipasi yang tepat
Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kendari, Apriliani Puspitawati, menegaskan bahwa instruksi DPP telah diteruskan hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting. Seluruh kader diminta menjaga jarak dari aktivitas bisnis MBG maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Apriliani, PDI Perjuangan tetap mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Meski demikian, pelaksanaan program harus terus dikawal agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Programnya bagus, niatnya baik. Tapi pelaksanaannya yang harus dikawal. Kami melihat ada keluhan soal kualitas dan distribusi makanan. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Apriliani.
Melalui sikap tersebut, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat sekaligus mengawal pelaksanaannya agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari konflik kepentingan. (bar)
