JAKARTA – PDI Perjuangan menyoroti pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026, mulai dari keterlambatan distribusi koper jemaah hingga dugaan pungutan oleh oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany, dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan bahwa persoalan koper jemaah tidak boleh lagi berulang karena merupakan kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Koper itu jangan lagi jadi permainan, ini urusan jemaah. Kenapa harus seperti itu,
?” tegas Selly.
Ia mengkritik mekanisme pengadaan koper pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 yang dinilai tidak efektif.
Selly bahkan mengusulkan agar proses pengadaan dilakukan langsung oleh kementerian, sehingga distribusi dapat berjalan lebih cepat melalui kantor wilayah hingga ke tingkat kabupaten/kota.
“Kalau pengadaan dilakukan oleh kementerian, bisa langsung disalurkan melalui kanwil sampai ke daerah,” katanya.
Tak hanya itu, PDI Perjuangan juga menyoroti laporan terkait perlengkapan petugas haji. Selly mengungkapkan bahwa masih ada petugas yang belum menerima seragam, yang menunjukkan adanya kendala dalam distribusi logistik.
Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada dugaan praktik pungutan oleh oknum KBIHU. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat permintaan biaya tambahan kepada jemaah, baik untuk pembadalan ibadah maupun saat pelaksanaan safari wukuf.
“Banyak laporan oknum KBIHU yang meminta tambahan kepada jemaah untuk pembadalan, benar tidak itu?” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, PDI Perjuangan meminta Kementerian Haji dan Umrah meningkatkan pengawasan agar praktik yang merugikan jemaah tidak terjadi. Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan pelayanan haji berjalan transparan dan akuntabel.
Selly juga mengingatkan bahwa DPR RI dapat mengambil langkah lebih lanjut apabila persoalan serupa terus berulang, termasuk kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji.
Dengan berbagai catatan tersebut, PDI Perjuangan berharap penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat segera dibenahi agar lebih tertib dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
