JAKARTA – PDI Perjuangan mendorong pemerintah memastikan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam RAPBN 2027 tidak sekadar menjadi capaian angka makro.
Dorongan itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang meminta pertumbuhan ekonomi diikuti dengan bergeraknya sektor riil, terbukanya lapangan kerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Said menegaskan, target pertumbuhan 6 persen harus bersifat inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari indikator makro, tetapi harus tercermin dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pertumbuhan boleh 6 persen jika pertumbuhan itu inklusif. Artinya, pertumbuhan itu tidak sekadar tumbuh, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Said saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai penguatan sektor riil menjadi bagian penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Ia mengingatkan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja formal secara luas dan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
“Sektor riil bergerak sehingga kita ini tidak masuk dalam kategori jebakan berpendapatan menengah terus-menerus. Kita sudah kalah jauh dengan Filipina dan Vietnam,” ujarnya.
Said juga mendorong pemerintah menggunakan indikator ekonomi yang lebih konkret untuk mengukur apakah pertumbuhan 6 persen benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Salah satu indikator yang disorotnya adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Menurut Said, peningkatan PPN dapat menjadi salah satu cerminan bergeraknya aktivitas ekonomi. Karena itu, ia mempertanyakan kualitas pertumbuhan apabila kenaikan produk domestik bruto tidak diikuti peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin dalam penerimaan PPN.
“Pertumbuhan itu ukurannya sederhana, kalau tumbuh 6 persen kita lihat PPN-nya naik tidak? Kalau PPN-nya tidak naik maka ada yang salah dengan pertumbuhan kita,” tegasnya.
Selain menyoroti kualitas pertumbuhan, Said juga meminta pemerintah lebih cermat dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran RAPBN 2027.
Dalam rapat tersebut, ia menemukan adanya ketidaksesuaian sejumlah angka antara nota keuangan yang disampaikan pemerintah dengan dokumen fisik yang diterima DPR RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian merespons catatan tersebut dengan menyatakan pemerintah akan melakukan perbaikan dan penyelarasan data selama proses pembahasan di Panitia Kerja (Panja).
“Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya, Pak,” kata Purbaya.
Dalam bahan paparan Menteri Keuangan mengenai RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.
Untuk mendukung agenda pembangunan, pemerintah mengalokasikan Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun yang akan digunakan untuk mendanai delapan klaster prioritas pembangunan. Pemerintah juga menargetkan rasio Gini berada pada rentang 0,367–0,371.
Bagi PDI Perjuangan, target pertumbuhan tersebut perlu diterjemahkan menjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang nyata.
Karena itu, Said menekankan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan sektor riil bergerak, lapangan kerja formal semakin luas, dan manfaat pembangunan semakin merata.
